BAB I
PEMBAHASAN
POSISI
INDONESIA DI TENGAH PERADAPAN POLITIK DAN EKONOMI INTERNASIONAL
1. Pengertian
Politik Luar Negeri Indonesia
Suatu
bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan
dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan
kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain, untuk
mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik
dengan negara lain. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara
lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu
negara termasuk Indonesia, perlu dipahami dulu definisi atau pengertian dari
politik luar negeri seperti di bawah ini:
- Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain.
- Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan nasional.
- Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan.
Jadi,
pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan
kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September
1948, Pemerintah Indonesia mengambil
haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap politik luar negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas
lagi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia
yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta.
Ia mengatakan, bahwa
tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
- Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
- Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;
- Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
- Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.
Politik yang bebas aktif, bebas berarti bahwa bangsa
Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara manapun. Kita tidak
membatasi hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur
saja. Kita berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif, artinya bahwa
bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perwujudannya,
bahwa bangsa Indonesia akan berusaha untuk membantu negara-negara yang terjajah
agar terbebas dari penjajahan, tidak mau menjajah bangsa lain, dan selalu
mengutamakan jalan pemecahan dengan cara damai terhadap setiap konflik yang
terjadi.
2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar
Negeri Indonesia
Apabila
kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas
aktif ialah:
- Untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;
- Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;
- Menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
Dalam
menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan
prinsip-prinsip berikut:
·
Negara
Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama
dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian
dunia;
·
Negara
Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling
menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia
menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
·
Negara
Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;
·
Indonesia
membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada
Piagam PBB.
3.
Landasan
Politik Luar Negeri Indonesia
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
memilki landasan yang kuat dan kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea
pertama dan keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
serta pasal 11 UUD 1945. Dalam alinea pertama disebutkan, " penjajahan
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan." Sedangkan dalam alinea keempat dinyatakan, " ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial " Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."
Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
bebas aktif juga berdasar pada Keterangan Pemerintah di depan sidang BP-KNIP
tanggal 2 September 1948. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
tetap diabdikan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Secara sosial bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang
damai dengan semua negara di dunia. Sebab itu, kita tidak hanya menjalin
kerjasama dengan negara-negara tertentu saja. Kita terbuka terhadap semua
bangsa dan negara dalam menjalin kerjasama.
Secara kejiwaan, apabila bangsa kita membatasi diri hanya
dengan negaranegara tertentu saja, maka dapat menyebabkan bangsa kita terkucil
oleh salah satu kelompok. Karena alasan itu juga, bangsa Indonesia menentukan
haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya dalam menjalin
hubungan internasional tidak dibatasi pada negara-negara tertentu saja. Aktif
artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam dalam upaya menciptakan perdamaian
dan keamanan internasional.
4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri
Bebas Aktif pada Masa Orde Lama
Pada masa
orde lama (Demokrasi Terpimpin), politik luar negeri Indonesia pernah belok ke
arah negara-negara Eropa Timur atau Uni Sovyet, dan memusuhi negara-negara
eropa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu:
- Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu karena dominannya (besarnya pengaruh) Partai Komunis Indonesia (PKI) menguasai kehidupan politik Indonesia;
- Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu kurang simpatiknya bangsa eropa dan Amerika dalam menghadapi berbagai persoalan di negara Indonesia.
Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke
Sovyet menyebabkan perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai
Komunis Indonesia (PKI) berkembang dengan leluasa. Partai-partai politik lain
dibubarkan satu per satu, sehingga dalam negara hanya ada satu partai, yaitu
Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya terjadilah peristiwa G30S/PKI pada
tanggal 30 September 1965.
5. Perwujudan Politik Luar Negeri
Indonesia Bebas Aktif
Sebagai bangsa yang menganut politik luar negeri bebas
aktif, Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang merupakan perwujudan dari
politik luar negeri bebas aktif itu. Di antara kegiatan yang dilakukan bangsa
Indonesia adalah sebagai berikut ini:
a. Menyelenggarakan Konferensi Asia
Afrika (KAA) di Bandung
Sebagai bangsa yang pernah merasakan betapa pahitnya hidup
dalam penjajahan, bangsa Indonesia memprakarsai diselenggarakannya Konferensi
Asia Afrika bersama dengan negara India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka.
Persiapan
untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dilakukan di Colombo (Sri Lanka)
pada tanggal 28 April - 2 Mei 1954 dan di Bogor (Indonesia) pada tanggal 29
Desember 1954.
Dalam persiapan itu disepakati bahwa Konferensi Asia Afrika
(KAA) akan dilaksanakan di Bandung (Indonesia) pada tanggal 18 _24 April 1955.
Setelah disepakati, maka pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 di Kota
Bandung (Jawa Barat) diseleng-garakan Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Jalan
Asia Afrika.
Maksud dan
tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah untuk:
- Meningkatkan kemauan baik (goodwill) dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbale balik maupun kepentingan bersama;
- Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta;
- Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;
- Meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham yang diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.
Konferensi yang diselenggarakan di
Bandung itu menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan nama Dasa Sila Bandung.
Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Konferensi dengan Semangat Bandung melahirkan Dasa Sila Bandung berupa
keputusan dan prinsip- prinsip hubungan Internasional dalam rangka memelihara
dan memajukan perdamaian dunia. Isi dari Dasa Sila Bandung, sebagai berikut :
- Menghormati hak- hak dasar manusia dan tujuan- tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
- Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial (keutuhan wilayah) semua bangsa.
- Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar (adi kuasa) maupun kecil.
- Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.
- Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.
- Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
- Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
- Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitras (pemutusan suatu pertikaian oleh seseorang wasit yang dipilih oleh pihak-pihak yang bertikai , bersengketa) atau menyelesaikan hukum atau cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuaidengan piagam PBB.
- Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
- Menghormati hukum dan kewajiban- kewajiban internasional.
b. Mendirikan Gerakan Non Blok
Seusai
Perang Dunia II, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu Blok
Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni
Sovyet. Adanya dua kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya "Perang
Dingin" (Cold War) di antara kedua blok itu. Akibatnya, suhu politik dunia
menjadi memanas dan penuh dengan ketegangan-ketegangan.
Guna
mengatasi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang terus bersitegang,
bangsa Indonesia memprakarsai didirikannya Gerakan Non-Blok (Non Aligned).
Negara-negara pemrakarsa Non-Blok ialah:
- Afghanistan
- India
- Indonesia
- Republik Arab Persatuan (Mesir)
- Yugoslavia.
Gerakan Non Blok ini dibentuk atas dasar Dasa Sila Bandung
(hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
pertama Non Blok diadakan di Beograd atau Belgrado (Yugoslavia) dari tanggal 1
- 6 September 1961 atas undangan dari Presiden Yosef Broz Tito (Yugoslavia),
Abdul Nasser (Mesir), dan Sukarno (Indonesia). KTT ini dihadiri oleh 25 negara
dari Asia-Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.
Konferensi ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan dunia
dan menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada pihak ketiga yang berada di luar
kedua blok yang sedang bertentangan itu. Setelah diadakan KTT Non Blok I,
negaranegara yang tergabung dalam Non-Blok oleh Negara - Negara barat disebut sebagai Dunia Ketiga
(The Third World). Sampai saat ini, Non-Blok telah mengadakan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) puluhan kali. Temukan KTT kedua dan seterusnya, apa
keputusan yang dihasilkan dalam setiap KTT.
c. Mengirimkan Misi Garuda (MISIRIGA)
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menyatakan,
bahwa bangsa Indonesia akan senantiasa aktif dalam upaya menciptakan perdamaian
dunia. Untuk mewujudkan misi ini, maka Indonesia mengirimkan misi perdamaian
dunia dengan nama Pasukan Garuda. Pasukan ini diperbantukan untuk PBB dalam
usaha turut mendamaikan daerah-daerah yang sedang bersengketa.
Pada bulan Januari 1957 dikirimlah Pasukan Garuda I ke Timur
Tengah di bawah komando Kolonel Hartoyo, yang kemudian diganti oleh Letnan
Kolonel Suadi. Pada tahun 1960, di Kongo terjadi perang saudara. Untuk
mendamaikan situasi di Kongo ini, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda II di
bawah pimpinan Kolonel Prijatna, sedangkan sebagai komandan batalion adalah
Letkol Solichin Gautama Purwanegara. Selanjutnya Misi Garuda III dikirim ke
Kongo dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris.
Dalam setiap sengketa internasional yang menerjunkan PBB, Indonesia
selalu siap sedia menjadi petugas misi perdamaian PBB melalui Pasukan Garuda.
Keikutsertaan Indonesia dalam Misi Perdamaian ini tergabung dalam Pasukan Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Dalam pengiriman misi perdamaian
ini, tentara dari Indonesia mendapat sambutan baik dari negara yang menerima.
Hal ini karena tentara kita mengembangkan sikap bersahabat dan cinta damai.
Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah puluhan kali terlibat dalam misi
perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB).
d. Menjadi anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Organization (UNO)
Dalam
rangka mewujudkan perdamaian dunia, bangsa Indonesia ikut aktif menjadi anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1950 dengan nomor
anggota ke-60. Pada masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), Indonesia pernah
menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, yakni pada tanggal 7 Januari 1965. Pada
saat itu, politik luar negeri Indonesia sedang condong ke Sovyet. Akan tetapi,
setelah zaman orde baru, Indonesia
kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap pada
urutan ke-60, karena oleh PBB Indonesia masih belum dicoret dari keanggotaan.
Sebagai anggota PBB, bangsa Indonesia aktif terus dalam usaha menciptakan
perdamaian dan keamanan dunia internasional, salah satu di antaranya ialah
dengan aktifnya Indonesia dalam mengirimkan misi perdamaian yang tergabung
dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA).
e.
Mendirikan
ASEAN
Sebagai
perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pada tanggal 8
Agustus 1967, Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya mendirikan
organisasi yang diberi nama ASEAN (Association of The South East Asian
Nations), Organisasi Negara-negara Asia Tenggara.
ASEAN ini
didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Tujuan didirikannya ASEAN adalah
untuk:
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;
- Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
- Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana, pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya;
- Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi – organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.
Tujuan
tersebut termasuk dalam Deklarasi Bangkok yang ditanda tangani oleh lima menteri luar negeri
negara-negara Asia Tenggara. Kelima menteri tersebut ialah:
- Adam Malik (Indonesia),
- Tun Abdul Razak (Malaysia),
- Thanat Khoman (Thailand),
- Rajaratnam (Singapura),
- Narcisco Ramos (Filipina).
Dalam usaha memelihara stabilitas
dan keamanan Asia Tenggara, Indonesia memprakarsai untuk melakukan pendekatan
agar Asia Tenggara menjadi daerah bebas nuklir. Pada saat berkecamuk Perang
Vietnam, Indonesia juga memprakarsai diselenggarakannya Jakarta Informal
Meeting (JIM) yang membahas mengenai upaya-upaya mendamaikan Vietnam.
f.
Menjalin
Kerja Sama dengan Negara-negara di Dunia
Politik luar negeri yang bebas dan aktif memberikan
kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan hubungan dengan
negara-negara lain di dunia. Itulah sebabnya, sehingga bangsa Indonesia juga
menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia, baik dalam bidang
politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, tanpa
membatasi diri dengan negara-negara blok barat saja atau blok timur saja.
Sebagai perwujudannya, bangsa kita menjadi anggota
oragnisasi internasional. Dalam organisasi internasional, Indonesia juga
bekerja sama dalam OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries
=Negara-negara pengekspor minyak), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan APEC
(Asia Pacific Economic Cooperation = Kerjasama Ekonomi Negara Asia Pasifik).
Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota organisasi internasional lainnya.
6. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas
Aktif di Era Globalisasi
Kita semua memaklumi, bahwa saat ini kehidupan dunia sedang
mengalami proses yang dinamakan globalisasi. Globalisasi adalah proses
kehidupan yang mulai mendunia. Keadaan ini disebabkan oleh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi.
Dengan globalisasi, dunia seakan-akan terasa mengecil. Hal
ini terasa sekali ketika kita sedang menyaksikan suatu peristiwa di belahan dunia
lain dalam waktu yang bersamaan. Seolah-olah dunia tidak mengenal batas-batas
geografis. Demikian pula bila kita mengunjungi negara lain atau daerah lain
dengan menggunakan alat transportasi moderen. Untuk menempuh suatu tempat hanya
diperlukan waktu yang cukup singkat. Inilah salah satu tanda globalisasi.
Seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus melesat,
ketergantungan antarnegara menjadi semakin tinggi, baik ketergantungan secara
politis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghadapi kenyataan
ini, tentu saja kita harus membuka diri terhadap seluruh bangsa-bangsa di
dunia. Di abad globalisasi seperti sekarang ini, suatu bangsa tidak bisa lagi
hanya menjalin hubungan dengan negara-negara tertentu saja. Kebutuhan negara
akan barang-barang pemuas kebutuhan warga negara semakin beraneka ragam. Dan
itu tidak semua dapat diproduksi oleh negaranya. Oleh sebab itu, maka menjalin
hubungan dan kerja sama yang seluas-luasnya merupakan salah satu tantangan
global.
Bagi
bangsa Indonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan kunci
dalam menjalin hubungan di abad global. Ini berarti, bagi bangsa Indonesia,
globalisasi tidak harus mengubah haluan politiknya. Sebab, politik luar negeri
Indonesia telah sesuai dengan tuntutan globalisasi. Politik luar negeri
Indonesia memberi kesempatan dan peluang untuk melakukan hubungan dengan Negara
mana pun tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial
budaya, serta agama.
BAB II
KESIMPULAN
Dengan
demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia di tengah peradapan
politik dan ekonomi internasional tidak lepas dari Politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif. Bebas, artinya bahwa bangsa kita bebas menjalin
hubungan dengan negara-negara lain di dunia tanpa harus terikat dengan blok
barat atau blok timur. Aktif, artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha
menciptakan dan mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai.
Landasan
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam
alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 UUD 1945. Sebagai
wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950;
- Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1 9 5 5 ;
- Mengirimkan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA);
- Membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.
- Membentuk organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman, tertib, dan damai pada tanggal 8 Agustus 1967.
- Menjalin kerja sama ekonomi, politik, sosial budaya, dan iptek dengan negara-negara di dunia.
- Aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, OPEC, dan sebagainya.
Di abad
globalisasi, ketergantungan antarnegara semakin tinggi, sehingga tidak mungkin
suatu negara hanya menjalin hubungan dengan Negara tertentu saja. Bagi bangsa
Indonesia, tututan globalisasi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan
politik luar negeri bebas aktif,
sebab
sejak awal kemerdekaan Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di
dunia, tanpa ada pembatasan blok atau kepentingan politik. Sehingga dapat
dikatakan, bahwa politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan situasi
globalisasi seperti sekarang ini.
Pelaksanaan
politik luar negeri yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai kepentingan
dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
DAFTAR
PUSTAKA
Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia dan
Pelaksanaannya Dewasa Ini. Bandung : Alumni
Mestoko, Sumarsono. 1985. Indonesia dan Hubungan Antarbangsa.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Poesponegoro,
Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional
Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka
Prawirasaputra, Sumpena. 1985. Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
Bandung : Remadja Karya CV
Widjaja, A.W. 1986. Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif. Jakarta : PT.
Bina Aksara
