Pengertian Negara

RESUME

1. Hakikat Negara

Secara selayang pandang, perlu kita lihat mengapa negara itu muncul. Bukankah negara itu abstrak, kita tidak pernah melihat negara Inggris, Perancis, dan Indonesia. Yang kita lihat hanyalah benderanya, orangnya, lambangnya atau mendengarkan bahasa nasionalnya, lagu kebangsaannya serta merasakan ideologinya.

Sejak zaman dahulu kala, dalam melawan bahaya dan bencana, mempertahankan hidup, mencari makan serta nelanjutkan keturunan, manusia tidak dapat seorang diri. Manusia ingin hidup berkelompok dan bermasyarakat (sosial) dorongan nalurinya yang menghendaki demikian.

Teori tentang asal mula negara dibuat berdasarkan telaah atas peristiwa sejarah suatu negara, kemudian diambil garis besarnya secara induktif. Negara adalah kelompok terbesar, bukan perserikatan, bukan PBB, bukan ASEAN, bukan juga persekutuan beberapa negara, tetapi ikatan negaranya yang paling dominan menguasai batin manusia. Untuk negaranya manusia rela berjuang mati- matian, para pahlawan bertempur hanya untuk mempertahankan negaranya bahkan untuk hari lahir negaranya.

Negaralah yang mempunyai wewenang untuk menindak warganya bila melanggar peraturan negara tersebut. Demi negaranya, manusia menyerakan hidup dan kehidupannya sehingga negara hampir menjadi posisi kedua setelah menghormati Tuhan. Pada mulanya negara bersifat sangat sederhana, pemerintahan negara berjalan secara demokartis langsung karena para warga negara ikut secara langsung keseluruhannya menentukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. Hal ini dapat dilakukuan karena negara saat itu hanya merupakan sebatas satu kota dengan jumlah warga yang hanya sedikit dan kepentingan rakyatpun belum banyak dan rumit seperti sekarang.

Situasi dan kondisi seperti inilah yang paling banyak ditulis filosof kenegaraan seperti Plato. Menurut Plato, negara adalah keinginan kerja sama antar manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Karena kesederhanaan inilah kemudian kesatuan orang-orang yang ada dalam suatu negara ini disebut masyarakat. Walaupun demikian, dalam kelompok masyarakat yang bagaimanapun kecilnya, ada kelompok inti yang menjadi elit pemerintahan yang memerintah di satu pihak sedangkan kelompok yang lebih banyak jumlahnya adalah masyarakat biasa yang diperintah. Sehingga dalam suatu negara tersebut munculah kelompok orang-orang yang kuat kedudukanya di satu pihak dan dilain pihak kelompok orang-orang yang lemah kedudukannya. Jadi selanjutnya negara dipergunakan sebagai alat bagi orang yang berkuasa untuk melaksanakan tata tertip masyarakat dengan mengeluarkan peraturan dan hukum. (Kencana, 2001: 95-96).

2. Pengertian Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing : state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita- cita untuk bersatu, hidup didalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang. (Hidayat, 2008: 84).

Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang – undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah kurang lebih km2, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil (sehingga disebut negara kepulauan) dan UUD’45 sebagai konstitusinya. (http://zalva94.blogspot.com/2013/06/pengertian-negara-secara-umum-dan.html) diakses 19 Februari 2014.

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian negara, maka pengertian negara dapat kelompokkan, sebagai berikut :

1. Pengertian negara ditinjau dari organisasi politik.

Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. . Dalam bukunya “The Modern State”, Robert M Mac Iver menyatakan : “Negara ialah persekutuan manusia (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa”.

Menurut RM Mac Iver, walaupun negara merupakan persekutuan manusia, akan tetapi mempunyai ciri khas yang dapat digunakan untuk membedakan antara negara dengan persekutuan manusia yang lainnya. Dengan demikian negara sebagai organisasi politik mempunyai pengertian bahwa negara melalui kekuasaan dan wewenang yang dimilki hendak mewujudkan suatu tujuan demi kepentingan umum.

2. Pengertian negara ditinjau dari organisasi kesusilaan.

Menurut Friedrich Hegel : Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme dimana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tidak menyetujui adanya :

• Pemisahan kekuasaan karena pemisahan kekuasaan akan menyebabkan lenyapnya negara.
• Pemilihan umum karena negara bukan merupakan penjelmaan kehendak mayoritas rakyat secara perseorangan melainkan kehendak kesusilaan.

Dengan memperhatikan pendapat Hegel tersebut, maka ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri.

3. Pengertian negara ditinjau dari integritas antara pemerintah dan rakyat.

Menurut Prof. Soepomo, ada 3 teori tentang pengertian negara :

• Teori Perseorangan (Individualistik)

Negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski.

• Teori Golongan (Kelas)

Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Teori golongan ini diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin.

• Teori Intergralistik (Persatuan)

Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan

masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori persatuan diajarkan oleh : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller. (http://fisipunsil.blogspot.com/2010/04/pengertian-negara.html) diakses 19 Februari 2014.

4. Pengertian negara dibagi menjadi negara maju dan negara berkembang

Negara maju yaitu sebuah negara yang apabila dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, pemerintahan, dan aspek lainnya sudah maju. negara maju adalah negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya sudah sangat maju. Mampu bersaing melebihi negara-negara lain. Sedangkan negara berkembang adalah sebuah negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah dan masih terdapat problem-problem ekonomi. Selain itu dari aspek pembangunannya juga bisa dibilang rendah dibandingkan negara maju.

Sesungguhnya pembagian negara menjadi sebutan negara maju dan negara berkembang itu tidak ada pasal-pasal yang mengaturnya. Pembagian itu hanya sebuah pengelompokan negara-negara yang layak disebut sebagai negara maju atau negara berkembang. Pembagian itu juga hanya untuk memudahkan dalam melihat statistik perkembangan sebuah negara saja. Dari negara-negara itu yang ada diseluruh dunia membentuk sebuah perserikatan yang disebut sebagai PBB atau perserikatan bangsa-bangsa. Menurut Wikipedia, Kofi Annan mantan Sekjen PBB mengemukakan bahwa negara berkembang itu adalah sebuah negara dimana rakyat-rakyatnya bisa hidup bebas dan hidup dilingkungan yang aman. (http://id.wikipedia.org/wiki/Negara) diakses 19 Februari 2014).

5. Pengertian negara menurut para pakar

Berikut ini merupakan pendapat para pakar mengenai pengertian negara :

Ø  Pendapat Aristoteles

Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik- baiknya.

Ø  Pendapat Jean Bodin

Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga- keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

Ø  Pendapat Hugo de Groot

Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang- orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hokum.

Ø  Pendapat Bluntschli

Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu.

Ø  Pendapat Hans Kelsen

Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.

Ø  Pendapat Prof. Sumantri

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, karena itu dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya.

Ø  Pendapat Leon Duguit

Negara adalah kekuasaan orang- orang kuat yang memerintah orang- orang yang lemah dan kekuasaan orang- orang kuat tersebut diperoleh karena factor- factor politik.

Ø  Pendapat Herman Finer

Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multi dimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi (kedaulatan yang sah).

Ø  Pendapat Prof. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.

Ø  Pendapat G. Pringgodigdo, SH

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur- unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga menjadi suatu bangsa.

Ø  Pendapat Prof. Robert Mac Iver

Negara adalah gabungan antara suatu system kelembagaan dengan organisasinya sendiri. Sehingga bila membahas tentang negaranya, kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi penyelenggara.

Ø  Pendapat Prof. Logemann

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan (yang penuh kewibawaan).

Ø  Pendapat Prof. Kranenburg

Negara adalah suatu system dari tugas- tugas umum dan organisasi- organisasi yang diatur dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/ masyrakat yang diliputinya, sehingga harus ada pemerintah yang berdaulat,

Ø  Pendapat Prof. Hoogerwerf

Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan- tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan sehingga ada pembagian tugas dan perpaduan kekuatan- kekuatan. Anggota- anggota kelompok ini adalah para warga negara yang bermukim disuatu daerah tertentu, dan negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya didaerah ini. Ia menentukan, bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan sehingga nampak batas- batas kekuasaan dari orang- orang dan kelompok dalam masyrakat didaerah ini. Hal ini tidak menghilangkan pernyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas- batas, umpamanya disebabkan kekuasan badan- badan internasional dan supranasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi.

Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara, yaitu pemerintahan. (Kencana, 1994: 10-12)

Ø  Pendapat Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan- persoalan bersama atas nama masyarakat.

Ø  Pendapat Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintelegasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Ø  Pendapat Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Ø  Pendapat Miriam Budiardjo

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintahkan oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang- undangan melalui penguasaan (control) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

Ø  Pendapat M. Nasroen

Negara itu merupakan salah satu alat penting yang diadakan oleh dan berada ditangan manusia.

Berdasarkan UUD 1945 BAB I pasal I ayat 1 negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik dan ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum.

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat, organisasi kewilayahan/kedaerahan, system politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, yang terdiri dari orang-orang kuat ataupun  lema yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepeminpinan, bahkan system pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memproleh keabsaan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarat yang tenteram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat.

Jadi hukum tata negara adalah aturan, susunan, serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok, keluarga, organisasi kewilayahan dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang abah serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup rakyat (bangsa) dalam mencapai tujuan dan cita- cita bersama. (Kencana. 2001: 99-100).

3. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang- orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam- macam, antara lain :

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan Plato, menurut ajaran dan teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik jauh dari sengketa dan

menjaga intervensi pihak- pihak asing. Paradigm ini didasarkan pada konsep sosiohistoris bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat yang membawa konsekuensi antara individu- individu satu sama lain saling membutuhkan. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan keselamatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. (Hidayat, 2008: 84-85).

4. Sistem Pemerintahan Negara RI

Tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.
2. System konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (tidak absolut). (Universitas PGRI Palembang, 2010: 50).