Sejarah Oceania

BAB II

PEMBAHASAN

1.Pembentukan Legislative Council

A.    Akhir Masa Pemerintahan Macquarie

Mayor Jenderal Lachlan Macquarie CB (lahir Gaelik Skotlandia: Lachlann MacGuaire 31 Januari 1762 – meninggal 1 Juli 1824 pada umur 62 tahun) adalah seorang perwira militer dan administrator kolonial Britania Raya. Ia menjabat sebagai Gubernur New South Wales dari 1810 hingga 1821 dan memiliki peran besar dalam pembangunan sosial, ekonomi dan arsitektur koloni. Ia dianggap oleh sejumlah sejarawan memiliki pengaruh buruk pada perpindahan New South Wales dari koloni tahanan menjadi pemukiman bebas dan telah memainkan peran besar dalam membentuk masyarakat Australia di awal abad ke-19. Setelah menetap di Australia, Macquarie pulang ke Skotlandia, dan meninggal di London tahun 1824 ketika sibuk membela diri dari tekanan Bigge mengenai pemerintahannya yang otokrat. Tapi reputasinya terus meningkat setelah kematiannya, khususnya di antara para emansipis dan keturunannya, yang mayoritasnya merupakan penduduk Australia hingga terjadi demam emas. Hari ini ia masih dianggap orang-orang sebagai pendiri sejati Australia sebagai sebuah negara, daripada sebagai sebuah kamp penjara. Lachlan Macquarie lahir di pulau Ulva di lepas pantai Pulau Mull di Inner Hebrides, sebuah rantai kepulauan di lepas Pantai Barat Skotlandia. Beberapa rincian dikenal baik ayah atau tempat kelahirannya. Ibunya adalah putri seorang kepala suku Maclaine yang memiliki sebuah istana di Isle of Mull. Dia meninggalkan pulau itu pada usia 14. Jika dia menghadiri Sekolah Tinggi Royal Edinburgh, "sebagai tradisi memiliki itu ", itu hanya untuk waktu yang sangat singkat karena, pada usia yang sama, ia menawarkan diri untuk tentara. Macquarie bergabung dengan Resimen ke-84 dari Foot pada tahun 1776, perjalanan dengan itu untuk Amerika Utara pada 1777 untuk mengambil bagian dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Sebagai merekrut baru dalam perjalanan ke Amerika dia berpartisipasi dalam Pertempuran Newcastle Jane. Pertempuran ini adalah kemenangan angkatan laut pertama untuk kapal dagang Inggris melalui privateer Amerika. Dia awalnya ditempatkan di Halifax, Nova Scotia, dan ditugaskan sebagai panji lima bulan setelah kedatangannya. Pada 1781, ia dipindahkan ke Resimen (Highland) ke-71 Kaki, dan disajikan dengan mereka di New York, Charleston dan Jamaika [11] Pada tahun 1784 ia kembali ke Skotlandia sebagai letnan setengah gaji. Selanjutnya, ia

melihat layanan dengan tentara di India dan Mesir. Macquarie menjadi Freemason di Januari 1793 di Bombay, di Lodge No 1 (No. 139 di register dari "modern" Grand Lodge Inggris) Dia menjadi Kapten pada tahun 1789, Mayor pada tahun 1801, dan. Letnan Kolonel, memimpin Resimen ke-73 dari kaki, di 1805. Pada 1793 ia menikah dengan Jane Jarvis, putri Ketua Antigua. Tiga tahun kemudian dia meninggal karena TBC. Pada bulan November 1807, Macquarie sepupu Elizabeth Henrietta Campbell menjadi istri keduanya. Pada April 1809 Macquarie ditunjuk Gubernur New South Wales. Macquarie dipromosikan menjadi Kolonel pada tahun 1810, Brigadir tahun 1811 dan Mayor Jenderal tahun 1813, saat menjabat sebagai gubernur. Para Macquaries berangkat dari Inggris Mei 1809 di atas kapal HMS dromedaris didampingi Hindostan HMS. Mereka sampai di Sydney pada tanggal 28 Desember 1809. Dia mulai sebagai gubernur pada 1 Januari 1810. Tugas pertama Macquarie harus mengatasi itu untuk mengembalikan tertib, pemerintah yang sah dan disiplin dalam koloni setelah Pemberontakan Rum dari 1808 terhadap Gubernur William Bligh. Macquarie memerintah koloni sebagai lalim tercerahkan, memecah kekuatan para perwira Angkatan Darat seperti John Macarthur, yang telah penguasa koloni itu de facto sejak penggulingan Bligh itu. Pada tahun 1812, penyelidikan rinci pertama ke dalam sistem narapidana di Australia oleh sebuah Komite Pilih Transportasi, didukung kebijakan liberal umum Macquarie. Pada kunjungan inspeksi ke pemukiman Kota Hobart di Sungai Derwent di Tanah Van Diemen (sekarang Tasmania) pada bulan November 1811, Macquarie terkejut pada pengaturan bobrok kota dan memerintahkan surveyor pemerintah James Meehan untuk survei tata letak jalan biasa. Survei ini ditentukan bentuk pusat saat ini kota Hobart. Macquarie dikreditkan dengan memproduksi mata uang resmi pertama khusus untuk sirkulasi di Australia. Akhir dari Perang Napoleon pada tahun 1815 membawa banjir baru dari kedua narapidana dan pemukim ke New South Wales, sebagai alur laut menjadi bebas dan sebagai tingkat pengangguran dan kriminalitas di Inggris meningkat. Macquarie memimpin sebuah peningkatan pesat dalam penduduk dan kegiatan ekonomi. Pada saat keberangkatannya populasi putih telah mencapai sekitar 37.000. Koloni mulai punya kehidupan di luar fungsinya sebagai penyelesaian pidana, dan meningkatkan proporsi penduduk mencari nafkah mereka sendiri. Semua ini, di mata Macquarie, membuat kebijakan sosial baru yang diperlukan. Pemimpin komunitas pemukim bebas mengeluh ke London tentang kebijakan Macquarie, dan di tahun 1819 pemerintah menunjuk seorang hakim Inggris, John Bigge, untuk mengunjungi New South Wales dan melaporkan administrasinya. Bigge umumnya

sepakat dengan kritik para pemukim, dan laporan tentang koloni menyebabkan pengunduran diri Macquarie pada tahun 1821; ia, bagaimanapun, menjabat lebih lama daripada gubernur lain. Bigge juga menyarankan agar gubernur tidak lagi harus diizinkan untuk memerintah sebagai otokrat, dan pada tahun 1824 New South Wales Dewan Legislatif, tubuh legislatif pertama Australia, ditunjuk untuk memberikan saran gubernur. Macquarie kembali ke Skotlandia, dan meninggal di London pada tahun 1824 sementara sibuk membela diri terhadap tuntutan Bigge itu. Tapi reputasinya terus tumbuh setelah kematiannya, terutama di kalangan emancipists dan keturunan mereka, yang merupakan mayoritas penduduk Australia hingga demam emas. Hari ini ia dianggap oleh banyak sebagai pendiri sebenarnya dari Australia sebagai sebuah negara, bukan sebagai sebuah kamp penjara. Sekolah nasionalis sejarawan Australia telah memperlakukan dia sebagai pahlawan proto-nasionalis. Makamnya di Mull dikelola oleh National Trust of Australia dan tertulis "Bapa dari Australia". Macquarie secara resmi mengadopsi nama Australia untuk benua itu, nama sebelumnya diusulkan oleh keliling pertama Australia, Matthew Flinders. Serta banyak fitur geografis bernama setelah dia di masa hidupnya, ia diperingati oleh Macquarie University di Sydney. Macquarie dimakamkan di Pulau Mull di sebuah mausoleum terpencil bersama istri dan putranya.

2. Undang-Undang Tahun 1823

Titik awal munculnya demokrasi di Australia ditandai berakhirnya pada pemerintahan koloni Macquarie merupakan gubernur terakhir yang otokratis, dan digantikan oleh Sir Thomas Brisbane (1821-1825) adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi berdasarkan Undang-undang. Undang-undang Yudikatur untuk New South Wales yang dikeluarkan oleh parlemen Inggris tahun 1823 berisi tentang pembentukan suatu Legislative Council dalam sistem pemerintahan New South Wales. Anggota dari pemerintahan ini minimal 5 orang atau maksimal 7 orang. Kekuasaan ini dalam amanah Undang-undang memelihara perdamaian, kesejahteraan dan pemerintah yang baik di New South Wales tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Inggris. Batasan tugas Legislative Council tidak boleh mengambil inisiatif membuat Undang-undang.

Dengan pembentukan Legislative Council sebagai bentuk kemajuan dari kekuasaan sewenag-wenang dari gubernur. Pada masa ini gubernur harus bekerja sama satu badan kecil yang secara konstitusional mempunyai kewenangan sebagai badan penasehat dan mampu

membawa gubernur merasakan perasaan umum. Pada tahun 1823 menyebutkan tentang pembentukan Mahkamah Agung yang dipimpin oleh hakim agung. Untuk pertama kalinya diduduki oleh Sir Francis Forbes.

C.    Perkembangan bentuk Legislative Council

Pada masa berikutnya tahun 1842, pemerintahan Inggris memberikan pemerintahan demokrasi atau bisa disebut responsible government dan untuk mereka berpendapat bahwa jalan menuju demokrasi akan lebih mudah dengan penghentian transportasi narapidana yang berlaku. Pada tahun 1842 pemerintahan Inggris memberikan pemerintahandengan sistem perwakilan kepada New South Wales. Berdasarkan Undang-undang yang dilekurkan pada tahun 1842, jumlah anggota legislative council ditingkatkan menjadi 36 orang, 24 orang dipilih oleh rakyat, dan yang 12 diangkat oleh pemerintahan Inggris. Legislative Council diberi wewenang membuat Undang-Undang di koloni itu, juga mengatur pembelanjaan uang yang dipungut oleh pemerintah (Siboro, 1989: 110)

 Legislative council yang dibentuk pada tahun 1842 berdasarkan undang-undang, dan untuk pertama kali mendapatkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat. Rakyat mempunyai hak memilih orang yang dikehendaki duduk di legislative council, yang merupakan dapat mewakili suara rakyat. Namun, belum seluruh rakyat mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaan pemilihan legislative council dilakukan pada 5 tahun sekali. Syarat-syarat untuk memilih diharuskan mempunyai kekayaan minimum sebesar £ 200 atau telah membayar pajak sebesar £ 20 setahun, jadi dapat disimpulkan yang mempunyai hak suara adalah orang-orang tergolong kaya. Namun, setidaknya memberikan jalan untuk keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Ini sebagai indikasi terbukanya gerbang demokrasi yang semakin lebar. Dalam sistem pemerintahan yang diatur paad undang-undang tahun 1942 itu berlangsung sampai tahun 1850. Namun, ketika Tasmania dan Australia Selatan memiliki status sebagai koloni yang berdiri sendiri maka kedua koloni inipun dalam waktu yang berbeda membentuk legislative council. Wewenang gubernur masih dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh legislative council, walaupun sebaliknya legislative council juga mempunyai wewenang membatalakan usulan gubernur. Gubernur mempunyai hak mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan keuangan dan penggunaan. Dalam praktek gubernur masih berhak menjual tanah dan menggunakan

uangnya sesuai dengan kehendaknya, jadi disisi lain demokrasi yang belum sempurna ini tidak disukai oleh rakyat yang ada di koloni tersebut. Harapan rakyat yang berada di koloni tersebut, mempunyai peranan yang lebih jauh menentukan suatu pemerintahan yang betul-betul merefleksikan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Pada masa ini gerakan untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi makin gencar karena diakibatkan ribuan orang yang berimigrasi ke koloni-koloni Australia pada masa itu mungkin telah dipengaruhi oleh gerakan Chartis di Inggris. Dalam tuntunannya seperti tokoh-tokoh Henry Parkes, David Syme dan Graham Berry, mengarahkan dalam tuntutannya pembentukan lembaga perwakilan yang merefleksikan seluruh rakyat. Bukan hanya mewakili kepentingan sekelompok rakyat kecil. Squatters adalah sosok tokoh yang menghendaki pemerintahan demokrasi namun dia mempunyai latar belakang orang kaya. Squatters mempunyai kekhawatiran akan timbulnya pemerintahan demokrasi yang menyamakan kedudukan. Squatters dalam pola pikirnya mereka tidak menghendaki hak dan kepentingan yang mereka samakan dengan rakyat biasa, walaupun mereka mungkin sama-sama tergolong imigran, namun dalam tingkatan ekonomi tidak dapat disamakan. Akhirnya dicapai kesepakatan yang bersifat kompromis, disetujui adanya lembaga perwakilan tang terdiri dari 2 yaitu:

1. Majelis Rendah (lower house) yang dipilih dan mewakili sebagian besar rakyat.
2. Majelis Tinggi (upper house) yang dipilih sekelompok kecil masyarakat kaya.

Dalam kesepakatan ini yang terilhami dari tradisi mereka yang lama di Inggris yang pada saat itu Inggris mengalami gerakan kaum borjuis sebagai kaum liberal. Yang pada masa sebelumnya House of Commons yang dipilih oleh rakyat dan House of Lords yang bersifat turun menurun. Dengan adanya kesepakatan ini dapat berjalan seiring dan seirama pemerintahan demokrasi untuk koloni tersebut.

2. Dampak Australian Colonies Government Act (1850) Terhadap Perkembangan Pemerintahan Koloni-Koloni Di Australia

A.    Arti undang-undang tahun 1850

Pada tahun 1850 pemerintahan Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut Australia Colonies Government Act Undang-Undang ini antara lain;

1. Victoria dipisahkan dari New South Wales.
2. Semua koloni di Australia kecuali Australia Barat berhak bentuk Legislative Council seperti di New South Wales
3. Tiap koloni berhak menyusun sistem oemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing. Kemudian menyampaikannya kepada parlemen Inggris untuk diundangkan.

Bagi koloni-koloni di Australia Undang-undang ini sangat penting sekali artinya, terutama dilihat dari sudut pandang pemerintahan. Dengan Undang-undang ini berarti pemerintahan Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni menyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintahan Inggris tinggal menyetujuinya. Hal lain yang diperhatikan dari Undang-undang ini adalah bahwa pemerintahan Inggris memberikan hak menyusun pemerintahan sendiri untuk kepada setiap koloni secara terpisah, sehingga masing-masing koloni dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan koloni lain (Siboro, 1989: 112)

Tetapi ini memberikan efek perjalanan pada tahun berikutnya yaitu mendapat pengaruh dari Eropa. Partai-partai buruh sosial demokrat menyatakan oposisi radikal, kadang-kadang revolusioner terhadap negara borjuis tetapi ini berbeda dengan Australia, hanya memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara, dengan memegang peran sebagai penentu perimbangan kekuasaan parlemen mapun lewat mayoritasnya sendiri dalam parlemen. Pemerintahan buruh pertama di dunia memegang jabatan di negara Australia khususnya koloni Queensland pada tahun 1899. Partai buruh memperoleh 50% dari suara pemilihan. Ini memberikan bentuk pemerintahan yang terikat pada kepentingan buruh. Pada prakteknya sendiri partai buruh telah membawa perubahan pada hakikat organisasi partai demokrasi. Ketika parlemen mulai berkembang partai buruh yang merupakan sebagai kekuatan kecil dari 3 partai yang ada. Landasan-landasan partai buruh dalam melakukan suatu kebijakan dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut:

1. Sekalipun partai buruh menerima kapitalis campuran (mixed capitalism), tetapi tradisi sosialis tidak ditinggalkan. Secara ideologis, partai ini bertujuan mencapai suatu masyarakat yang berkecukupan, serta lebih wajar dan bahwa mereka percaya hal itu adalah tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Kenyataan ini, sekurang-kurangnya, telah membawa Australia menjadi suatu negara kesejahteraan.
2. Partai buruh lebih vokal dalam mendukung reformasi social, memberikan pelayanan social bagi yang kurang beruntung, dans egala bentuk reditribusi pendapatan.

Kebijakan-kebijakan yang di rakarsai Partai Buruh lebih sering menegdepankan program-program pembaharuan, sehingga semakin memantapkan posisinya sebagai partai pembaharu, dibandingkan parati Liberal yang semakin lama semakin konservatif. Terlebih lagi, semuanya itu dilakukan tidak dengan cara-cara revolusioner, melainkan dilaksanakn melalui cara-cara parlementer. Dinamika proses perjuangan parlementer Partai Buruh selama ini benar-benar mencerminkan suatu sikap yang memegang teguh prinsip-prinsip demokratis.

3. Partai Buruh melihat dirinya lebih nasionalistik dalam hal mengajurkan kebebasan yang lebih luas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Partai Buruh berusaha memajukan proyek-proyek pembangunan nasional melalui intervensi pemerintah ke dalam perekonomian, melalui pembentukan perusahaan-perusahaan negara, melalui negara-negara bagian.

2. Dampak Undang-Undang Tersebut Terhadap Koloni-Koloni

pada tahun 1850 pemerintah inggris mengeluarkan undang-undang baru yang disebut Australian Colonies Goverment Act yang memberi kebebasan kepada tiap koloni untuk mengatur dirinya sendiri seperti menyusun sistem pemerintahan maupun membentuk Legislative Council seperti di New South Wales. Dalam tahun 1850 suatu undang-undang baru dikeluarkan lagi dan berlaku bagi seluruh koloni di Australia. Yang kedua, masa pemerintahan sendiri secara terpisah. Dalam undang-undang 1850 pemerintah Inggris menawarkan kepada koloni-koloni di Australia untuk menyusun pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Setelah merasa cukup persiapan untuk melakukan pemerintahan sendiri sesuai dengan tawaran dalam undang-undang tahun 1850 itu, berdirilah lima koloni yang masing-masing berpemerintahan sendiri. Yaitu, New South Wales (1855), Victoria (1856), Tasmania (1856), Australia Selatan (1856), dan Quessland (1859). Koloni yang paling terakhir melaksanakn pemerintahan sendiri adalah Australia Barat (1890).

. Namun dalam perkembangnannya pembagian koloni tersebut semakin mengalami pelebaran. Misalnya saja pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales, dan kemudian Australia Barat berdiri sendiri pada tahun 1829, ditambah lagi pada tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional, Australia Selatan kemudian muncul ke

permukaan. New South Wales kembali semakin mengalami penyempitan sejak Victoria dipisahkan dari New South Wales dengan berdasarkan Undang-undang. Sehingga total koloni yang ada di Australia ada lima. Dalam konteks politik dan sosial, setiap koloni di Australia diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendakinya, terkecuali Australia Barat. Namun dari adanya sistem demokrasi tersebut memunculkan beberapa kelemahan dalam kehidupan perpolitikan di Australia, hal tersebut dikarenakan timbulnya kurang terjalinnya kerjasama antar koloni. Sehingga pada tahun 1847, menteri urusan jajahan, Earl Grey, menyampaikan beberapa idenya meliputi pengadaan usaha kerjasama antar koloni meliputi bea ekspor impor, lalu lintas surat-surat pos, dan organisasi transport kepada komisi parlemen Inggris, yaitu Komisi Perdagangan dan Perkebunan. Komisi inilah yang kemudian pada tahun 1849 merekomendasikan bahwa sebagai tambahan kepada pembentukan Legislative Council dan sistem pemerintahan menurut kemauannya di masing-masing koloni, hendaknyalah ada Gubernur Jenderal yang mempunyai kekuasaan menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly of Australia. Pada tahun 1850 rancangan undang-undang pembentukan General Assembly of Australia diserahkan kepada parlemen Inggris. Namun ternyata rancangan undang-undang tersebut ditolak, bahkan kehidupan enam koloni (Queensland memisahkan diri dari New South Wales) menjadi terpisah. Setiap koloni memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama, namun memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Persatuan menjadi hal yang sulit diwujudkan pada saat itu. Namun hal tersebut mulai tumbuh pada tahun 1883, dimana pada saat itu Queensland bertindak atas Irian Timur, karena takut didahului oleh Jerman. Saat itulah seluruh koloni membantu Queensland, sehingga kesadaran akan adanya persatuan mulai tumbuh, demi kekuatan bersama sebagai Australia. Sejak tahun 1850 sampai tahun 1900, Common Inconveniences semakin dirasakan oleh penduduk koloni, terutama jika dilihat dari asal usul ras yang ditambah pula dengan betapa kuatnya Inggris mencegah masuknya kekuasaan Asing ke Australia. Namun hal tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah di kehidupan koloni Australia. Antara lain mengenai masalah imigran Cina. Di Victoria, New South Wales, dan Australia Selatan, imigran Cina diusir dari daerahnya, namun di saat tertentu akhirnya Australia Selatan dan Australia Barat membutuhkan imigran Cina sebagai tenaga kerja pembangunan bagi daerah pedalaman. Hal tersebut tentu saja membuat perwakilan pemerintahan koloni harus mengadakan pertemuan yang disebut dengan intercolonial meeting. Hal tersebut kemudian semakin dipermasalahkan pada tahun 1880-an, perkembangan industri di beberapa daerah seperti Sydney dan Melbourne membuat mereka mulai merambah pasaran luar wilayahnya.

Adanya hal tersebut kemudian membuat munculnya suatu organisasi yang disebut sebagai trade union yang menghendaki keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina. Akhirnya diadakanlah intercolonial congress untuk membahas undang-undang atau ketentuan yang seragam mengenai kehidupan tenaga kerja tanpa adanya persatuan antar koloni di Australia. Perkembangan perekonomian tersebut kemudian mendorong adanya perkembangan alat-alat yang bersifat umum seperti rel kereta api, jaringan alat komuntikasi, dsb. Dapat dilihat ketika peristiwa penyambungan antar wilayah koloni, malam sebelum penyambungan rel tersebut dihiasi oleh pesta jamuan makan yang dihadiri oleh kepala pemerintahan kedua koloni. Serta ketika semakin pesatnya kebutuhan alat komunikasi, yang menyebabkan penyambungan jaringan tersebut telah sampai pada antar kota, antar wilayah dan antar ibu kota sehingga Parlemen Inggris menempatkan pemilikan dan pengawasan jasa komunikasi seperti telepon dibawah colonial post office. Kedua hal tersebut ternyata semakin menumbuhkan kesadaran akan adanya rasa saling membutuhkan. Rasa persatuan sebagai Australia pun kemudian terlihat dalam bidang olah raga yang disebut dengan cricket. Pada bidang tersebut Tim Cricket atas nama Australia berhasil memperoleh kemenangan di beberapa pertandingan sehingga seluruh rakyat koloni menyambut kemenangan tersebut secara nasional.

Sejarah partai Liberal dibentuk oleh anggotan-anggota parlemen yang berasal dari kelompok kapitalis kelas menengah, sebagai penentangan mereka terhadap keterwakilan gerakan buruh, yang masuk melalui partai Buruh, dalam parlemen federal. Sejak hari pertama terpilihnya anggota Buruh di parlemen colonial pada awal 1890-an, beberapa fraksi parlemen yang menentangnya mulai mengadakan koalisi nonburuh. Dalam minggu-minggu berikutnya, kelompok tersebut tumbuh sebagai partai politik, namun dengan berbagai nama di antaranya National Defence League. Partai Liberal sering disebut sebagai partai yang konservatif. Selama pertumbuhannya, parati liberal sudah berganti anam tiga kali. Tahun 1917, partai liberal berganti nama menjadi Nationalist Party, ini berkaitan dengan masuknya PM BUruh William Morris Hughes. Tahun 1931 berganti nama lagi karena masuknya para pembangkang dari partai buruh ke dalam partai ini disebabkan oleh kekecewaan dengan kebijakan pemerintah Buruh. Tahun 1945 berganti nama menjadi Partai Liberal.

Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Partai Liberal, antara lain:

1. Kaum Liberal percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat melalui system parlementer, dimana wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat adalah bebas bertindak atas dasar  keyakinan mereka sendiri.
2. Masyarakat Liberal merupakan asosiasi bebas diantara individu yang percaya bahwa setioap orang memiliki hak untuk membangun kepribadiannya sendiri dan memilih cara hidupnya sendiri.
3. Kaum Liberal bertujuan menciptakan lingkungan dimana parakasra individu dan perusahaan swasta tumbuh dengan subur. Mereka mengakui bahwa perekonomian pasar bebas adalah faktor utama untuk mencapai kemajuan ekonomi.

            Pemilu Federal dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu 1902 (Electoral Act 1902). Akan tetapi, ketika UU ini dirancang tampaknya tidak ada perdebatan yang berlarut-larut mengenai asas demokrasi. Hal ini terutama menyangkut kualifikasi mengenai siapa-siapa warga Australia yang berhak dipilih dan memilih. Aturan dasar Undang-undang tersebut menyebutkan :

“setiap pria kulit putih harus mempunyai satu dan hanya satu suara”.

Wanita, terutama wanita kulit putih baru mendapatkan hak pilih dalam pemilu federal hanya setelah tahun 1902. Padahal, negara bagian South Australia telah memberikan hak pilih bagi wanita sejak tahun 1894, yang berarti menjadi salah satu negara bagian diantara sedikit negara dunia, yang memberikan hak pilih pada wanita. Pada tahun 1899, Western Australia juga memberikan hak pilih bagi wanita. Australia merupakan salah satu negara demokratis di dunia, dimana pemungutan suara dibuat wajib secara hukum, para pemilih tidak hadir dalam pemungutan suara akan diberi sanksi berupa denda ini dianggap melanggar Undang-undang. Pada tahun 1924 ini diberlakukan pada negara bagian federal. Format ini diadopsi dari pemilu di negara bagian yaitu Queensland pada tahun 1915. Dan diikuti dalam negara bagian seperti Victoria tahun 1927, New South Wales tahun 1930, Tasmania tahun 1931, South Australia tahun 1939 dan Western Australia tahun 1944. Pada anak yang berusia sekitar 13 tahun, sebelum diterapkannya wajib memilih pemerintah federal telah menetapkan pula bahwa setiap warga negara Australia berusia 18 tahun kini diturunkan 17 tahun wajib mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebenarnya para pemilih tidak dipaksa untuk memilih salah satu tokoh namun diwajibkan hadir ditempat pemungutan suara pada hari pemilu dan memberi

namanya pada petugas pemungutan suara. Kisaran denda bagi yang melanggar dikenakan sanksi sebesar 10 dolar Australia. Ini memberikan efek positif dalam berjalannya pemilihan umum berkurangnya beban tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik.

            Terjadi diskriminasi pada orang-orang Aborigin ketiadaan dalam hak pilih pada pemilu. Ketika Undang-undang tersebut diberlakukan dan kaum Aborigin belum dipertimbangkan sebagai warga negara Australia dan kaum Aborigin baru memperoleh hak pilih pada tahun 1967. Begitu juga, pada status warga imigran negara-negara non Inggris yang telah di naturalisasikan berdasarkan Undang-Undang Australia: serta juga tentang anak-anak imigran yang lahir di Australia, yang telah tinggal selama 5 tahun atau lebih pada tahun 1948. Pemerintahan buruh kepemimpinan Chifley, ketika itu mengambil suatu batasan longgar dalam penentuan warga negara Australia. Berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1948, Chifley menegaskan bahwa:

“ warga negara Australia akan tetap sebagai British subject bila mereka menghendakinya, dan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara Australia bila ia juga adalah British subject, sehingga memiliki kualifikasi memeproleh hak pilih dan dipilih sebagai anggota parlemen dan berdasarkan Undang-undang federal dan Undang-undang negara bagian. Pengertian ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Australia adalah British subject juga, tetapi tidak semua British subject adalah warga negara Australia.

            Tiga puluh lima tahun kemudian (1983), pemerintahan yang dipimpin oleh Hawke, menghapuskan semua status British subject sebagai basis untuk melakukan kegiatan politik. Hanya warga negara Australia yang berkualifikasi untuk berpolitik, sehingga mendapatkan hak memilih dan dipilih dalam parlemen Australia. Seluruh negara bagain menerima hal ini, dan perubahan ini berlaku secara federal dan seluruh negara bagian, kecuali di Queensland, pada tanggal 25 Januari 1984. Dengan demikian, British subject yang telah tinggal di suatu daerah pemilihan sebelum ketentuan ini berlaku, tetap memperoleh hak memilih: sebaliknya seluruh imigran termasuk yang berasal dari Inggris yang tinggal sejak tanggal 25 Januari 1984 (dan yang sebelum tanggal tersebut tetapi belum mendaftar kedatangannya) harus menjadi warga negara Australia terlebih dahulu ( Hamid, 1999: 161).